RUMAHA.ID ~ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2023 pada Senin (18/9/2023). Pembukaan agenda ini berlokasi di Pesantren Al Hamid Cilangkap, Jakarta Timur, sementara pelaksanaan sidang komisi dan rangkaian kegiatan lainnya berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.
Munas-Konbes NU 2023 akan berlangsung selama 3 hari, dari Senin hingga Rabu. Acara ini dihadiri tak kurang 1.500 alim ulama dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang nantinya juga turut melakukan musyawarah bersama.
Disampaikan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, Munas-Konbes merupakan forum musyawarah tertinggi kedua setelah Muktamar. Nantinya, akan dimusyawarahkan dan diambil keputusan terkait langkah-langkah organisasi, konsolidasi kepengurusan, termasuk menyusun agenda organisasi.
“Dan juga (membuat) panduan-panduan yang disampaikan oleh para ulama Nahdlatul Ulama kepada warga Nahdlatul Ulama, kepada umat, dan masyarakat pada umumnya di dalam menghadapi berbagai masalah dan dinamika masyarakat ke depan,” tambahnya.
Munas Alim Ulama dan Konbes NU mengusung tema “Mendampingi Umat, Memenangi Masa Depan”. Menurut Gus Yahya, sapaan utama Ketum PBNU, mengungkapkan alasan memilih tema tersebut karena memang merupakan simpulan dari amanat Muktamar ke-34 NU. Dalam hal ini, NU ingin menekankan untuk berorientasi dan bersentuhan langsung dengan warga nahdliyin. Dengan demikian, NU benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dengan memberikan berbagai manfaat.
Gus Yahya juga menuturkan, NU telah menyiapkan berbagai macam agenda untuk memenangi masa depan, salah satunya adalah Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatu Ulama (GKMNU), program yang diharapkan dapat bersentuhan langsung dengan kebutuhan-kebutuhan warga di desa.
“Yang kami maksudkan sebagai ikon utama agenda ini adalah GKMNU. GKM dirancang untuk warga desa secara langsung. Karena ini merupakan agenda besar yang melibatkan ribuan desa, maka NU membutuhkan pemikiran, bimbingan, daripada sesepuh,” jelasnya.
Demi melangsungkan program ini, PBNU membuat dewan pengampu GKMNU yang beranggotakan oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Rais ‘Aam NU KH Miftachul Akhyar, KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), dan Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Dewan pengampu GKMNU bertugas mengawasi, meminta laporan, mengadakan evaluasi, memberikan saran-saran, dan membantu menghubungkan PBNU dengan pihak terkait lainnya.
Hingga saat ini, dewan pengampu telah bekerja sama dengan beberapa kementerian, antara lain, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, dan beberapa lembaga di luar pemerintah.
Masih dalam rangka memenangi masa depan, NU juga berupaya meningkatkan penyediaan beasiswa-beasiswa bagi generasi muda agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Tidak hanya itu, NU juga mengadakan program kaderisasi nasional NU dan agenda transformasi digital dan teknologi. Nantinya, segala urusan NU, mulai dari komunikasi hingga transaksi, akan memanfaatkan teknologi digital.
“Mudah-mudahan, di tahun 2024 saya tidak lagi melihat kertas,” kata Gus Yahya.
Disebutkan juga, NU membangun satu proyek terkait pengembangan pendidikan tinggi di lingkungan NU. Dalam hal ini, disebutkan Presiden Jokowi secara pribadi turut mengajak Presiden Unit Emirat Arab untuk mendukung program ini.
“Saya sepenuhnya merasakan bahwa sejak memulai masa khidmat ini, Pak Presiden tidak pernah jauh-jauh dari PBNU, senantiasa membersamai PBNU sampai titik ini. Insya Allah NU juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Pak Presiden,” pungkas Ketua Umum PBNU.
Pada pembukaan Munas-Konbes 2023 ini, Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar sempat menyinggung perihal pemilu di tahun 2024.
“KPU belum menetapkan calon-calonnya, kenapa kita tergesa-gesa? Saya kira masalah ini bisa disimpan dulu, sabar,” ucapnya.
Terkait dengan Munas-Konbes 2023, KH Miftachul Akhyar mengungkap, agenda ini merupakan bukti bahwa NU terus bergerak memperbaiki kekurangan-kekurangan dan hal-hal yang sangat dibutuhkan untuk mendampingi umat dan memenangi masa depan. Menurutnya, pemahaman terkait NU dewasa ini kian menipis.
“Betul-betul sangat tipis, sudah tidak 24 karat, bahkan mungkin mendekati sekarat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, perihal keagamaan membutuhkan pembaharuan setiap satu abad. Dalam hal ini, NU ingin berperan sebagai miniatur Islam. Dengan demikian, apa yang dialami Islam, dialami juga oleh NU.
“Betapa luar biasa pengurus PBNU sekarang ini, tiada waktu tanpa pembicaraan, tanpa perbincangan kecuali tentang bagaimana NU dapat memenangi masa depan.” ujar KH Miftachul Akhyar.
“Bagaimana kita menghadapi masa depan, NU harus siap menyongsong peristiwa yang besar. NU tidak ke mana-mana, tapi ada di mana-mana,” tambahnya.
Respons Presiden Jokowi
Pada saat membuka Munas Alim Alama dan Konbes NU, Presiden Joko Widodo mengungkapkan, NU memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dengan jumlah anggota yang begitu banyak, yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Ia menuturkan, kekuatan tersebut perlu dikonsolidasi dengan baik.
“Saya setuju dan mendukung apa yang dilakukan NU untuk mengkonsolidasi kekuatan NU,” ungkapnya.
Presiden RI itu juga mengatakan, pemerintah menyambut baik inisiatif NU dalam membentuk GKMNU. Sebab, ungkapnya, program tersebut sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia.
Selain itu, Presiden Jokowi membahas perihal nadliyin muda yang turut berperan di level global. Menurutnya, hal ini merupakan kekuatan besar untuk menyongsong masa depan.
“Para nahdliyin muda yang sedang berkuliah di luar negeri, yang mempelajari ilmu pengetahuan baru, belajar Artificial Intelegence, dan belajar dunia masa depan tanpa kehilangan jati dirinya sebagai muslim, sebagai nahdliyin” kata Presiden Jokowi.
Ia juga menyampaikan, penerapan digitalisasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas NU juga mendapat dukungan dari pemerintah.
Ketika menghadiri Munas-Konbes 2023, Presiden Joko Widodo didampingi beberapa menteri kabinet, di antaranya Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Menkopolhukam, Mahfud MD, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani.